Keterangan Foto : Petugas Loket Layanan DKCS berpakaian Kebaya saat peringatan Hari Kartini 21 April 2010
A. Prolog
Untuk ketiga kalinya perempuan setengah baya itu kembali Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tiga minggu yang lalu ia telah memasukkan Surat Pengantar dari desa untuk pengurusan KTP dan Kartu keluarga. Dengan wajah kusut bersimbah pelu karena baru saja menempuh perjalanan jauh dari desanya, ia mendekati petugas loket yang lagi asyik ngobrol bersama beberapa petugas lainnya. “ Jadi mi KTP ku Nak “ ?. Petugas loket itu dengan sikap acuh tak acuh menjawab, “ Tidak tahu kah Bu, coba tanyaki sama ibu itu “ sambil menunjuk seorang ibu yang sementara mengemasi bahan belanjaannya yang baru dibeli dari pasar. Perempuan setengah baya itu lalu mendekati ibu yang dimaksud dan mencoba menanyakan apakah KTP- nya sudah jadi.Tapi betapa kecewanya ketika mendengar jawaban dari Ibu petugas loket pelayanan bahwa KTPnya belum jadi dengan alasan blangko KTP habis. petugas operator komputer tidak masuk.
Kisah di atas, bukanlah sepenggal fiksi yang direkayasa, tapi merupakan cerita lama yang menghiasi wajah pelayanan publik kita saat ini. Misalnya perilaku aparat pelayanan yang kurang simpati, prosedur pelayanan yang terlalu birokratis dan ketidakpastian waktu dalam pengurusan. Hal inilah yang mengakibatkan sikap masyarakat kurang simpatik (mengecewakan) terhadap bentuk layanan publik yang diperoleh. Terlebih lagi diketahui bahwa pelayanan publik dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil bersifat monolistik (tidak memiliki pesaing) yang dikelola oleh lembaga pemerintah (organisasi publik).
Berbeda dengan bentuk pelayanan yang diberikan oleh organisasi bisnis, Menurut Supriyanto dan Sugiyanti (2001;2) Kualitas pelayanan pada organisasi bisnis dikelola seoptimal mungkin. Mereka sadar bahwa kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan sangat tergantung pada pelanggan. Hasil usaha akan meningkat hanya jika mereka dapat merebut hati para pelanggan agar membeli produk yang ditawarkan. Sementara layanan yang diberikan oleh organisasi publik sering mengecewakan.
Menurut Sitorus (2008;37) Bahwa dikalangan pegawai masih muncul sikap “kalau masih bisa diperlambat mengapa harus dipercepat, kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah”. Tentu saja sikap seperti ini mengakibatkan kekecewaaan masyarakat terhadap bentuk pelayanan yang diterima. Gejala lain menunjukkan ketika masyarakat (klien) sampai diruang kantor pelayanan, sikap para petugas kurang memberikan perhatian, keramahan dan kesopanan. Para petugas kurang tanggap melayani para klien sehingga mengakibatkan munculnya keluhan keluhan para klien terhadap perilaku aparat birokrasi dalam memperoleh pelayanan publik. Demikian halnya dengan praktek percaloan masih banyak bersileweran menawarkan jasa untuk mempercepat pengurusan, karena mereka punya akses kedalam lembaga pelayanan publik.
B. Kondisi Eksisting
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah revisi dari PP Nomor 8 Tahun 2003 yang ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Dinas, Badan dan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
Bentuk layanan publik yang dikelola pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) adalah mengelola adminitsrasi Kependudukan meluputi rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data data kependudukan melalui pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaaan informasi administrasi kependudukan. Produk layanan yang dihasilkan oleh DKCS adalah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK ), Penerbitan Akte Kenal Lahir dan pencataan sipil lainnya (PP 37/2007 Tentang Pelaksanaan UU No.23/2007 Tentang Administrasi Kependudukan).
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, dapat dikemukakan bahwa lemahnya kualitas pelayanan diberikan oleh aparat pengelola pada DKCS Kabupaten Polewali Mandar disebabkan oleh faktor tunggal yaitu Rendahnya Kualitas Sumber Daya Aparatur pengelola pelayanan publik. Mengapa ? Karena peranan sumber daya aparatur dalam pengelolaan pelayanan publik melebihi peran yang dimiliki oleh sumber daya lainnya, seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan, metode, kelembagaan, teknologi informasi maupun sumber daya lainnya.
Tanpa di dukung sumber daya aparatur yang berkualitas , mustahil sumber daya lainnya dapat berperan secara maksimal. Ini disebabkan karena ditangan para aparaturlah segala urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dilaksanakan. Penyatataan ini dapat dipertanggungjawabkan, sebab sejak tahun 2006 DKCS sudah memiliki perangkat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang terkoneksi kedalam jejaring Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Sarana dan Prasaranan perkantoran yang cukup memadai, adanya prosedur dan Standar Pelayanan Minimun yang telah ditetapkan serta adanya dukungan pendanaan. Namun sayang lagi lagi alasan SDM yang tidak berkualitas sehingga sarana dan prasana pelayanan tersebut tidak dapat dioptimalkan.
Sebagai gambaran kekinian, jumlah PNS pada DKCS sebanyak 22 orang yang sebagian besar adalah pejabat eselon IV, III dan II. Sementara aparat pelayanan yang berada dilini depan hanya 5 orang bersatus PNS selebihnya adalah Tenaga Suka Rela (TSR) yang jumlahnya melebihi kebutuhan organisasi yaitu 85 orang.
Keberadaan TSR disatu sisi memang memberikan dampak positif terhadap organisasi karena beberapa pekerjaan non teknis yang tidak dapat dikerjakan oleh PNS dikerjakan oleh Tenaga Suka Rela. Disisi lain keberadaan TSR dalam mengoptimal pelayanan justru berdampak buruk, karena fungsinya kadangkala nyambi sebagi calo dan merusak prosedur dan Standar Pelayanan Minimun yang telah ditetapkan, misalnya Melakukan pengurusan tidak melalui loket, mendahulukan pelanggan yang dikenal, atau melayani pelanggan yang mampu membayar lebih dari tarif yang yang telah ditetapkan. Kondisi seperti ini sudah menjadi rahasia umum yang setiap saat disaksikan di DKCS. Di tambah lagi banyaknya TSR yang berkeliaran karena tidak mempunyai tugas dan fungsi yang jelas.
Fenomena terjadinya penumpukan Tenaga Suka Rela pada DKCS atau SKPD lainnya disebabkan oleh inkosistensi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksankan rekruitment TSR. Kecenderungan yang terjadi selama ini, rekruitment TSR dilatarbelakangi kepetingan oknum pimpinan ketimbang kebutuhan rasional organisasi.
Dampak yang ditimbulkan akibat penumpukan TSR di setiap SKPD khususnya pada DKCS antara lain :
1. Iklim kerja yang tidak kondusif. Banyak TSR yang hanya datang, duduk, berkumpul lalu membuat kegiatan yang tidak produktif akibat kurangnya kemampuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas tugas administrasi perkantoran yang bersifat teknis. Misalnya bermain game di komputer, berkumpul sambil bercerita, lalu lalang bahkan kadang kala menimbulkan keonaran. (gobrol dengan suara keras dan tertawa) sehingga mengganggu aktivitas pekerjaan kantor.
2. Motivasi utama yang mendorong para TSR ingin bekerja dengan suka dan rela dilembaga pemerintah karena mereka berharap akan diangkat jadi PNS, sebagaimana yang telah dirasakan dan dinikmati para Tenaga Suka Rela pendahulunya yang awalnya adalah tenaga sukarela, kemudian turun Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, mereka diangkat jadi Pegawai Tidak tetap (PTT) lalu diangkat menjadi CPNS secara bertahap. Jika hal ini menjadi motivasi semua TSR maka akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, terutama bagaimana mengakomodir semua TSR untuk diangkat jadi CPNS sementara formasi untuk tenaga teknis administrasi setiap tahunnya sangat terbatas.
3. Kehadiran TSR dimanfaatkan oleh PNS selaku tenaga organik dengan mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi dalam kondisi obyektif banyak TSR yang berkualitas dibanding PNS, misalnya dalam penguasaan Teknologi Informasi Komunikasi.
C. Solusi Alternatif
Untuk mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar maka langkah mendasar yang mendesak dilakukan adalah Pemberdayaan PNS, Resionalisasi TSR dan Pengawasan Melekat.
1. Pemberdayaan PNS
Pemberdayaan menurut Sitorus (2008;39) “ merupakan upaya manajemen untuk meningkatkan kemampuan atau kapasistas pegawai dari keadaan yang ada sekarang atau dari kurang berdaya menjadi lebih berdaya sehingga pegawai semakin profesional dalam melaksanakan tugasnya “. Hal ini sejalan dengan pendapat Syaefullah dalam (Sitorus ; 2008,39) mengatakan bahwa “ semakin berdaya atau semakin memiliki kekuatan aparatur maka akan meningkatkan kemampuannya untuk menciptakan sikap profesionalisme dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat didaerahnya.
Pemberdayaan sangat penting diberikan kepada pegawai agar mereka mendapat kekuatan (energi) baru untuk berinovasi. Kepercayaan pimpinan terhadap bahwahan hendaknya terus dikembangkan, pimpinan harus percaya bahwa pegawai bertanggungjawab atas hasil kerjanya. Dengan kata lain, pemberdayaan merupakan proses membuat kekuasaan tidak terpusat dan terkonsentrasi pada seorang atau sekelompok orang atau satu atau dua bagian saja, melainkan dapat mengalir pada saat dan ditempat dimana diperlukan, sehingga dalam diri pegawai muncul kreativitas, prakarsa dan inovasi serta rasa memiliki dan peduli pada tugas tugas dan tanggung jawabnya selaku PNS. Sarjono (Sitorus,2008;41).
2. Rasionalisasi Tenaga Suka Rela
Rasionalisasi TSR dimaksudkan adalah mengurangi kuantitas Tenaga Suka Rela yang jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan riil organisasi, dengan melakukan rekruitmen ulang secara transparan dan berbasis kompetensi. Menurut Clutterback dan Kernaghan (Sitorus,2008;44) bahwa “ perekrutan berbasis Kompetensi bisa membantu menembus stereotif-stereotif tradisional “ Sebab salah satu cara untuk menghindari praktek KKN dalam rekruitment CPNS atau Pegawai Tidak Tetap adalah mengedepankan kompetensi berdasarkan kebutuhan rasional organisasi.
3. Pengawasan Melekat
Dalam Keputusan MENPAN No.63 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik dijelaskan bahwa selain memberdayakan pegawai maka pimpinan perlu melakukan pengawasan melekat terhadap pegawai terutama berada dilini depan pelayanan yaitu pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap aparat pelayanan publik yang berada dilini depan. Sebab tidak tertutup kemungkinan masih ada perilaku pegawai yang tidak berubah sekalipun telah dilakukan pemberdayaan. Perilaku pegawai yang dimaksud misalnya melakukan kutipan kutipan pelayanan diluar ketentuan.Gejala tersebut salah diantara kata Sitorus (2008;36) setiap pengurusan layanan publik selalu dibebani biaya biaya yang tidak resmi, prosedur sengaja dibuat berbelit belit.
D. Epilog
Demikianlah tulisan singkat tentang telaah kritis kualitas pelayanan publik pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Semoga tulisan ini dapat menjadi sumbang saran dalam rangka perbaikan kinerja pada DKCS, sehingga kisah sedih masyarakat yang digambarkan pada prolog tulisan ini tidak lagi terjadi lagi. Tetapi yang nampak setiap harinya adalah tidak adanya komplain dari masyarakat karena merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Semoga,
DAFTAR PUSTAKA
Batinggi, Achmad dan Ahmad, Badu ( 1997 ) “ Modul Manajemen Pelayanan Umum “ STIA LAN RI, Makassar.
Sitorus,Monang (2008) “ Pengaruh Pemberdayaan Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Sipil ; Studi Kasus Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan “ Jurnal Administrasi Negara Volume 14 No. STIA LAN Makassar
Suprianto, Eko dan Sugiyanti, Sri (2001) “ Operasionalisasi Pelayanan Prima ” Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta
A. Prolog
Untuk ketiga kalinya perempuan setengah baya itu kembali Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tiga minggu yang lalu ia telah memasukkan Surat Pengantar dari desa untuk pengurusan KTP dan Kartu keluarga. Dengan wajah kusut bersimbah pelu karena baru saja menempuh perjalanan jauh dari desanya, ia mendekati petugas loket yang lagi asyik ngobrol bersama beberapa petugas lainnya. “ Jadi mi KTP ku Nak “ ?. Petugas loket itu dengan sikap acuh tak acuh menjawab, “ Tidak tahu kah Bu, coba tanyaki sama ibu itu “ sambil menunjuk seorang ibu yang sementara mengemasi bahan belanjaannya yang baru dibeli dari pasar. Perempuan setengah baya itu lalu mendekati ibu yang dimaksud dan mencoba menanyakan apakah KTP- nya sudah jadi.Tapi betapa kecewanya ketika mendengar jawaban dari Ibu petugas loket pelayanan bahwa KTPnya belum jadi dengan alasan blangko KTP habis. petugas operator komputer tidak masuk.
Kisah di atas, bukanlah sepenggal fiksi yang direkayasa, tapi merupakan cerita lama yang menghiasi wajah pelayanan publik kita saat ini. Misalnya perilaku aparat pelayanan yang kurang simpati, prosedur pelayanan yang terlalu birokratis dan ketidakpastian waktu dalam pengurusan. Hal inilah yang mengakibatkan sikap masyarakat kurang simpatik (mengecewakan) terhadap bentuk layanan publik yang diperoleh. Terlebih lagi diketahui bahwa pelayanan publik dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil bersifat monolistik (tidak memiliki pesaing) yang dikelola oleh lembaga pemerintah (organisasi publik).
Berbeda dengan bentuk pelayanan yang diberikan oleh organisasi bisnis, Menurut Supriyanto dan Sugiyanti (2001;2) Kualitas pelayanan pada organisasi bisnis dikelola seoptimal mungkin. Mereka sadar bahwa kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan sangat tergantung pada pelanggan. Hasil usaha akan meningkat hanya jika mereka dapat merebut hati para pelanggan agar membeli produk yang ditawarkan. Sementara layanan yang diberikan oleh organisasi publik sering mengecewakan.
Menurut Sitorus (2008;37) Bahwa dikalangan pegawai masih muncul sikap “kalau masih bisa diperlambat mengapa harus dipercepat, kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah”. Tentu saja sikap seperti ini mengakibatkan kekecewaaan masyarakat terhadap bentuk pelayanan yang diterima. Gejala lain menunjukkan ketika masyarakat (klien) sampai diruang kantor pelayanan, sikap para petugas kurang memberikan perhatian, keramahan dan kesopanan. Para petugas kurang tanggap melayani para klien sehingga mengakibatkan munculnya keluhan keluhan para klien terhadap perilaku aparat birokrasi dalam memperoleh pelayanan publik. Demikian halnya dengan praktek percaloan masih banyak bersileweran menawarkan jasa untuk mempercepat pengurusan, karena mereka punya akses kedalam lembaga pelayanan publik.
B. Kondisi Eksisting
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah revisi dari PP Nomor 8 Tahun 2003 yang ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Dinas, Badan dan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
Bentuk layanan publik yang dikelola pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) adalah mengelola adminitsrasi Kependudukan meluputi rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data data kependudukan melalui pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaaan informasi administrasi kependudukan. Produk layanan yang dihasilkan oleh DKCS adalah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK ), Penerbitan Akte Kenal Lahir dan pencataan sipil lainnya (PP 37/2007 Tentang Pelaksanaan UU No.23/2007 Tentang Administrasi Kependudukan).
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, dapat dikemukakan bahwa lemahnya kualitas pelayanan diberikan oleh aparat pengelola pada DKCS Kabupaten Polewali Mandar disebabkan oleh faktor tunggal yaitu Rendahnya Kualitas Sumber Daya Aparatur pengelola pelayanan publik. Mengapa ? Karena peranan sumber daya aparatur dalam pengelolaan pelayanan publik melebihi peran yang dimiliki oleh sumber daya lainnya, seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan, metode, kelembagaan, teknologi informasi maupun sumber daya lainnya.
Tanpa di dukung sumber daya aparatur yang berkualitas , mustahil sumber daya lainnya dapat berperan secara maksimal. Ini disebabkan karena ditangan para aparaturlah segala urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dilaksanakan. Penyatataan ini dapat dipertanggungjawabkan, sebab sejak tahun 2006 DKCS sudah memiliki perangkat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang terkoneksi kedalam jejaring Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Sarana dan Prasaranan perkantoran yang cukup memadai, adanya prosedur dan Standar Pelayanan Minimun yang telah ditetapkan serta adanya dukungan pendanaan. Namun sayang lagi lagi alasan SDM yang tidak berkualitas sehingga sarana dan prasana pelayanan tersebut tidak dapat dioptimalkan.
Sebagai gambaran kekinian, jumlah PNS pada DKCS sebanyak 22 orang yang sebagian besar adalah pejabat eselon IV, III dan II. Sementara aparat pelayanan yang berada dilini depan hanya 5 orang bersatus PNS selebihnya adalah Tenaga Suka Rela (TSR) yang jumlahnya melebihi kebutuhan organisasi yaitu 85 orang.
Keberadaan TSR disatu sisi memang memberikan dampak positif terhadap organisasi karena beberapa pekerjaan non teknis yang tidak dapat dikerjakan oleh PNS dikerjakan oleh Tenaga Suka Rela. Disisi lain keberadaan TSR dalam mengoptimal pelayanan justru berdampak buruk, karena fungsinya kadangkala nyambi sebagi calo dan merusak prosedur dan Standar Pelayanan Minimun yang telah ditetapkan, misalnya Melakukan pengurusan tidak melalui loket, mendahulukan pelanggan yang dikenal, atau melayani pelanggan yang mampu membayar lebih dari tarif yang yang telah ditetapkan. Kondisi seperti ini sudah menjadi rahasia umum yang setiap saat disaksikan di DKCS. Di tambah lagi banyaknya TSR yang berkeliaran karena tidak mempunyai tugas dan fungsi yang jelas.
Fenomena terjadinya penumpukan Tenaga Suka Rela pada DKCS atau SKPD lainnya disebabkan oleh inkosistensi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksankan rekruitment TSR. Kecenderungan yang terjadi selama ini, rekruitment TSR dilatarbelakangi kepetingan oknum pimpinan ketimbang kebutuhan rasional organisasi.
Dampak yang ditimbulkan akibat penumpukan TSR di setiap SKPD khususnya pada DKCS antara lain :
1. Iklim kerja yang tidak kondusif. Banyak TSR yang hanya datang, duduk, berkumpul lalu membuat kegiatan yang tidak produktif akibat kurangnya kemampuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas tugas administrasi perkantoran yang bersifat teknis. Misalnya bermain game di komputer, berkumpul sambil bercerita, lalu lalang bahkan kadang kala menimbulkan keonaran. (gobrol dengan suara keras dan tertawa) sehingga mengganggu aktivitas pekerjaan kantor.
2. Motivasi utama yang mendorong para TSR ingin bekerja dengan suka dan rela dilembaga pemerintah karena mereka berharap akan diangkat jadi PNS, sebagaimana yang telah dirasakan dan dinikmati para Tenaga Suka Rela pendahulunya yang awalnya adalah tenaga sukarela, kemudian turun Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, mereka diangkat jadi Pegawai Tidak tetap (PTT) lalu diangkat menjadi CPNS secara bertahap. Jika hal ini menjadi motivasi semua TSR maka akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, terutama bagaimana mengakomodir semua TSR untuk diangkat jadi CPNS sementara formasi untuk tenaga teknis administrasi setiap tahunnya sangat terbatas.
3. Kehadiran TSR dimanfaatkan oleh PNS selaku tenaga organik dengan mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi dalam kondisi obyektif banyak TSR yang berkualitas dibanding PNS, misalnya dalam penguasaan Teknologi Informasi Komunikasi.
C. Solusi Alternatif
Untuk mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar maka langkah mendasar yang mendesak dilakukan adalah Pemberdayaan PNS, Resionalisasi TSR dan Pengawasan Melekat.
1. Pemberdayaan PNS
Pemberdayaan menurut Sitorus (2008;39) “ merupakan upaya manajemen untuk meningkatkan kemampuan atau kapasistas pegawai dari keadaan yang ada sekarang atau dari kurang berdaya menjadi lebih berdaya sehingga pegawai semakin profesional dalam melaksanakan tugasnya “. Hal ini sejalan dengan pendapat Syaefullah dalam (Sitorus ; 2008,39) mengatakan bahwa “ semakin berdaya atau semakin memiliki kekuatan aparatur maka akan meningkatkan kemampuannya untuk menciptakan sikap profesionalisme dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat didaerahnya.
Pemberdayaan sangat penting diberikan kepada pegawai agar mereka mendapat kekuatan (energi) baru untuk berinovasi. Kepercayaan pimpinan terhadap bahwahan hendaknya terus dikembangkan, pimpinan harus percaya bahwa pegawai bertanggungjawab atas hasil kerjanya. Dengan kata lain, pemberdayaan merupakan proses membuat kekuasaan tidak terpusat dan terkonsentrasi pada seorang atau sekelompok orang atau satu atau dua bagian saja, melainkan dapat mengalir pada saat dan ditempat dimana diperlukan, sehingga dalam diri pegawai muncul kreativitas, prakarsa dan inovasi serta rasa memiliki dan peduli pada tugas tugas dan tanggung jawabnya selaku PNS. Sarjono (Sitorus,2008;41).
2. Rasionalisasi Tenaga Suka Rela
Rasionalisasi TSR dimaksudkan adalah mengurangi kuantitas Tenaga Suka Rela yang jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan riil organisasi, dengan melakukan rekruitmen ulang secara transparan dan berbasis kompetensi. Menurut Clutterback dan Kernaghan (Sitorus,2008;44) bahwa “ perekrutan berbasis Kompetensi bisa membantu menembus stereotif-stereotif tradisional “ Sebab salah satu cara untuk menghindari praktek KKN dalam rekruitment CPNS atau Pegawai Tidak Tetap adalah mengedepankan kompetensi berdasarkan kebutuhan rasional organisasi.
3. Pengawasan Melekat
Dalam Keputusan MENPAN No.63 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik dijelaskan bahwa selain memberdayakan pegawai maka pimpinan perlu melakukan pengawasan melekat terhadap pegawai terutama berada dilini depan pelayanan yaitu pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap aparat pelayanan publik yang berada dilini depan. Sebab tidak tertutup kemungkinan masih ada perilaku pegawai yang tidak berubah sekalipun telah dilakukan pemberdayaan. Perilaku pegawai yang dimaksud misalnya melakukan kutipan kutipan pelayanan diluar ketentuan.Gejala tersebut salah diantara kata Sitorus (2008;36) setiap pengurusan layanan publik selalu dibebani biaya biaya yang tidak resmi, prosedur sengaja dibuat berbelit belit.
D. Epilog
Demikianlah tulisan singkat tentang telaah kritis kualitas pelayanan publik pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Semoga tulisan ini dapat menjadi sumbang saran dalam rangka perbaikan kinerja pada DKCS, sehingga kisah sedih masyarakat yang digambarkan pada prolog tulisan ini tidak lagi terjadi lagi. Tetapi yang nampak setiap harinya adalah tidak adanya komplain dari masyarakat karena merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Semoga,
DAFTAR PUSTAKA
Batinggi, Achmad dan Ahmad, Badu ( 1997 ) “ Modul Manajemen Pelayanan Umum “ STIA LAN RI, Makassar.
Sitorus,Monang (2008) “ Pengaruh Pemberdayaan Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Sipil ; Studi Kasus Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan “ Jurnal Administrasi Negara Volume 14 No. STIA LAN Makassar
Suprianto, Eko dan Sugiyanti, Sri (2001) “ Operasionalisasi Pelayanan Prima ” Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar